TKP Bencana Longsor Tahun 2019 Belum Diperbaiki Pemkab Garut

Garut, Pojokberita.co.id,-Bencana hydrometeorologi dan geologi di kabupaten Garut semakin mengkhawatirkan, mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat seiring masivenya kerusakan alam.

Hal tersebut diungkapkan Bidang Advokasi Aliansi Masyarakat Peduli Penanggulangan Bencana Indonesia (AMPIBI) Garut, Andri Hidayatulloh yang melihat terjadinya kerusakan alam di wilayah Kecamatan Pasirwangi.

Read More

“Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan,” ungkap Andri yang dihubungi melalui seluler, Kamis (03/11).

Menurut Andri, deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.

Andri menjelaskan, potensi dan ancaman bencana longsor dan banjir bandang di kecamatan Pasirwangi sangat tinggi, salah satunya di kampung Sintok.

“Bekas bencana longsor tahun 2019 belum diperbaiki Pemkab sama sekali, sedangkan potensi bencana alam yang mengancam warga desa sekitar masih begitu tinggi, yang terdiri dari ratusan rumah,” jelasnya.

Andri berpendapat, kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam.

“Sebagai contoh, perusakan hutan tegakan ditumbangkan untuk eksplorasi panas bumi, hutan dijadikan lahan pertanian, daerah rawan gerakan tanah dijadikan area Pariwisata,” papar Andri.

Seperti pantauan di lapangan, Andri melihat masive nya pergerakan tanah setiap hujan dan bisa saja terjadi manakala kendaraan berat melewati lintasan jalan menuju Kawasan Star Energi.

“Masyarakat sangat menanti keseriusan pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pihak Star Energi, BKSDA, dan Perum Perhutani dan BBWS untuk menanggulangi kejadian bencana alam di Pasirwangi,” ujar Bidang Advokasi AMPIBI.

Pihaknya meminta KLHK mengevaluasi kebijakan yang bisa menurunkan daya dukung lingkungan.

AMPIBI juga mendesak BBWS Cimanuk-Cisanggarung mengevaluasi perubahan sempadan sungai, sedimentasi, abrasi dan meninjau ulang kondisi Bendung Copong terutama saluran tersiernya.

“Pemkab juga harus serius dalam menangani persoalan lingkungan penyebab terjadinya bencana, apalagi Garut satu-satunya kabupaten yang memiliki Perda Tataruang berbasis mitigasi bencana,” imbuhnya.

Sedangkan pihak DPRD harus mendorong dari sisi kebijakan politik yang pro keberlanjutan ekologi, keselamatan lingkungan dan masyarakat.

“Sesuai dengan amanat undang undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta peraturan pemerintah no 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana,” pungkas nya. (***).

Related posts