Rakyat Garut Lapor Ke Satgas Covid 19 Terkait Para Pejabat Yang Abai Prokes

  • Whatsapp
banner 468x60

Garut, Pojokberita.co.id,- Dugaan Pelanggaran protokol Kesehatan dilakukan oleh beberapa Pejabat Kabupaten Garut diantaranya, beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Garut yang terlihat di situs Youtube : https://youtu.be/76sdtlJAIL8 tertanggal 21 November 2021, juga beberapa tenaga Kesehatan Puskesmas Limbangan Kabupaten Garut yang terlihat di situs Youtube: https://youtu.be/8xAAW2oq3R8 tertanggal 04 Desember 2021, Jajaran Pejabat Garut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan jajaran Pejabat Rumah sakit Dr Slamet Garut yang terlihat di video Tiktok.

Hal ini dilontarkan oleh salah seorang aktivis Dekrit Rakyat Garut Menggugat, Ade Sudrajat yang meminta kepada Ketua Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Garut untuk menindak secara tegas sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan yang berlaku.

Muat Lebih

banner 300250

Keprihatinan Ade Sudrajat atas tayangan beberapa akun Youtube yang mempertontonkan ketidak elokan dan pengabaian terhadap Prokes Covid 19 yang marak dilakukan oleh para pejabat publik dan pelayan kesehatan tersebut diadukan Ade pada tanggal 5 Desember 2021.

“Saya sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dilindungi oleh Undang-undang, dengan ini mengadukan telah terjadi dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para pejabat publik dan pegawai pelayanan publik kabupaten Garut,” ungkap Ade saat diwawancara di Sekretariat D’Ragam, Jalan Patriot no 07, Tarogong Kidul, Garut, Jasa Barat, Senin (06/12).

Menurut Ade, para pihak yang diadukan tersebut bukanlah warga masyarakat biasa, akan tetapi mereka telah dengan luar biasanya mengetahui aturan – aturan tentang Covid 19, bahkan mereka juga kerap melakukan kampanye Prokes kepada masyarakat luas.

“Saya tidak mengerti ke arah mana jalan fikiran mereka, padahal sebagai Pejabat seharusnya mampu menunjukan dirinya sebagai panutan masyarakat, atau mereka lupa, bahwa Covid masih ada, atau memang sengaja, abai terhadap aturan- aturan,” tuturnya kesal.

Padahal sudah jelas pada aturan yang telah ditetapkan selama berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali telah diatur oleh  :
– Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;
– Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3273);
– Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
– Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ;
– Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020, Tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
– Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa
dan Bali. (***).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60