Pospera Garut Desak APH Lakukan Penyelidikan Ambruknya Atap RS Malangbong

  • Whatsapp
RS Malangbong, usai diresmikan sudah alami ambruk bagian atap.
banner 468x60

GARUT, Pojokberita.co.id – Ambruknya bagian atap RS Malangbong yang juga masuk RS Tipe D, pada Sabtu (21/5/2022) pagi sekitar pukul 09.00 WIB, mendapatkan sorotan tajam dari DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Garut Nurdin Salam. Menurutnya, ambruknya bagian atap tersebut disebabkan buruknya pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi kontruksi bangunan.

“Aneh kan, RS Malangbong baru diresmikan pada 8 Februari 2022, oleh Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman. Kondisinya saat ini sudah ada atap bangunan yang rusak sehingga mengakibatkan ambruk. Ini banyak menimbulkan tanda tanya bagi kami,” ujar Ketua DPC Pospera, Nurdin Salam, Minggu (22/5/2022) malam.

Muat Lebih

banner 300250

Menurut Nurdin, jika dilihat dari anggaran yang digelontorkan Pemkab Garut, mencapai Rp 8 miliar, yang mana penerapan anggarannya di bagi dua tahap, tahap pertama Rp 4 miliar dan tahap kedua Rp 4 miliar. Sangat ironis dengan kondisi bangunan yang saat ini sudah banyak yang rusak.

Baca Juga Berita : https://pojokberita.co.id/bagian-atap-rs-malangbong-ambruk-hampir-menelan-korban-jiwa/

“Pembangunan RS Malangbong sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tidak mesti lagi ke RS dr Slamet Garut jika ada yang sakit. Hanya jika dengan kondisi bangunan yang seperti saat ini, sangat disayangkan,” ucapnya.

Nurdin juga meminta, agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) tidak diam begitu saja dengan sudah terjadinya ambruk bagian atap. Alangkah baiknya melakukan penyelidikan, apakah memang benar terdapat perbuatan melawan hukum dalam penerapan anggarannya.

“Ya, kalau persepsi saya, jelas dalam penerapan anggaran ada dugaan tindak pidana korupsi. Jangan melihat dari dekat, dari jauh saja kualitas bangunan sudah tidak sesuai dengan spesifikasi,” cetusnya.

Menurut Nurdin, Bupati Garut, Rudy Gunawan pernah bersteatmen disejumlah media, jika dalam pembangunan RS Malangbong akan menurunkan consultan kalau tidak salah dari Unpad. Yang mana nantinya pihak consultan tersebut akan meneliti apakah pembangunanya sesuai dengan spesifikasi atau sebaliknya.

“Jika memang benar, kenapa tidak menurunkan tim tersebut. Jika memang benar tidak sesuai dengan spesifikasi kontruksi atau adanya dugaan tindak pidana, laporkan saja pada APH,” tegas Nurdin.

Nurdin mengaku, anggaran Rp 8 miliar tersebut bukanlah sangat kecil, apalagi uang tersebut bersumber dari APBD Garut. Sudah seharusnya dalam penerapannya dan pengerjaannya dilakukan dengan baik. Sehingga, masyarakat yang akan berobat diberikan kenyamanan.

“Kami juga mendesak, APH untuk segera melakukan penyelidikan lebih dalam. Apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidaknya,” pungkasnya. (***)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60