Pencetus Ide Kampung Teknologi di Garut Budi Hermawan, Kini Somasi Diskominfo Garut

  • Whatsapp
Budi Hermawan pencetus ide kampung teknologi lakukan somasi ke Diskominfo Garut
banner 468x60

Laporan Wartawan Pojokberita.co.id : Firdaus***

 

Muat Lebih

banner 300250

GARUT, Pojokberita.co.id – Budi Hermawan (44) warga Kampung Cilimus Hideung, Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu , pencetus ide kampung teknologi di Garut, yang sempat di kagumi Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, akhirnya melayangkan somasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Garut berikut Kepala Bidang E- Goverenment dan Kepala Seksi Pemiliharaan Inftrastruktur Diskominfo Garut.

Budi Hermawan selaku Direktur PT BUMKA Tekno Sains merasa telah dirugikan hingga ratusan juta rupia akibat tidak dilalukannya pembayaran atas biaya pengerjaan Paket Belanja Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Desa Blankspot Tahun Anggaran 2020. Sehingga kendaraan miliknya diambil oleh pihak leasing karena tidak membayar selama 9 kali cicilan.

Direktur PT BUMKA Tekno Sanins, Budi Hermawan, salah satu warga Garut yang memiliki keahlian di bidang teknoligi internet menyebutkan atas permintaan pihak Diskominfo Garut, pihaknya telah melakukan pekerjaan Paket Belanja Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Desa Blankspot Tahun Anggaran 2020. Proyek tersebut dibangun di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut dengan anggaran Rp200 juta dan di ketahui oleh orang nomor dua di Garut, Helmi Budiman.

Dikatakan Budi, setelah pekerjaan tersebut selesai, hingga saat ini tak ada pembayaran yang dilakukan pihak Diskominfo Garut. Sehingga mengalami kerugian materi sebesar Rp 200 Juta dan kerugian non materi.

“Akibat pekerjaan yang belum dibayar oleh pihak Diskominfo sebesar Rp200 juta. Selain itu, kami juga mengalami kerugian non materi sehingga jika kami kalkulasikan, totalnya mencapai Rp400 juta,” ujar Budi, Selasa (19/10/2021) malam.

Budi menuturkan, akibat tidak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Gunung Jampang tersebut, dirinya banyak mendapatkan dampak. Salah satunya kendaaraan miliknya tak bisa lagi terbayar cicilannya selama 9 bulan sehingga akhirnya ditarik oleh pihak external leasing sehinga menimbulkan kerugian mencapai Rp110 juta akibat musnahnya uang muka dan cicilan yang sudah masuk.

“Kerugian inmateriil yang dialaminya adanya tekanan mosi tidak percaya dari pihak investor yang memberinya modal dalam proyek pembangunan infrastruktur di Gunung Jampang tersebut. Secara pisikologis juga jelas terganggu,” ucapnya.

Budi mengaku, sebelumnya dirinya telah mendapatkan perintah untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur untuk program Paket Belanja Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Desa Blankspot Tahun Anggaran 2020 tersebut. Perintah tersebut datang langsung dari Kepala Diskominfo Kabupaten Garut melalui koordinasi dengan Kabid E-Goverenment dan Kasi Pemeliharaan Infrastruktur Diskominfo Garut.

Budi menjelaskan, adanya perintah pengerjaan tersebut dirinya telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik sesuai arahan dan permintaan pihak Diskominfo. Pekerjaaan yang telah dilakukan baik untuk infrastruktur maupun di bidang penyediaan layanan jaringan internetnya karena sebelumnya daerah tersebut merupkan daerah blankspot.

“Kami masih punya niat baik untuk menyelesaikan hal ini secara baik-baik akan tetapi tak ada tanggapan serius sehingga kini kami ajukan somasi ke Kadiskominfo. Kalau tidak membuat Diskominfo baik, maka kami terpaksa akan ajukan permasalahan ini melalui jalur hukum,” katanya.

Total anggaran untuk paket Belanja Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Bankspot ini mencapai Rp1 miliar di satuan kerja Diskominfo Kabupaten Garut dengan spesifikasi pekerjaan jaringan internet publik dari tahun anggaran 2020. Kata Budi, anggaran sebesar itu untuk pembangunan infrastruktur di 5 titik blankspot termasuk di Desa Gunung Jampang yang pengerjaannya dikuasakan kepada pihaknya.

Diakui Budi, beberapa waktu lalu, pihaknya menerima pembayaran dari pihak Diskominfo sebesar Rp40 juta yang dititipkan melalui kuasa hukumnya. Namun karena pembyaran yang diberikan pihak Diskominfo tak sesuai dengan yang seharusnya, maka pihaknya pun berencana
mengembalikannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Garut, Muksin, saat dimintai tanggapannya, menyatakan jika permasalahan tersebut saat ini sudah dianggapnya selesai. Pihaknya pun telah memberikan jawaban secara tertulis terkait somasi yang dilayangkan pihak PT BUMKA tersebut.

“Jawaban secara tertulis sudah ada di Pak Sekdis. Jadi saya rasa masalah ini sudah selesai saat ini,” ucap Muksin.

Ia juga menegaskan jika pihaknya sama sekali tak ada ikatan apapun dengan PT BUMKA sehingga tak punya kewajiban untuk memenuhi tuntutan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksankan PT BUMKA di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Bungbulang. Namun ketika ditanya pembayaran yang diberikan kepada pihak PT BUMKA sebesar Rp40 juta, Muksin mengelak jika uang itu bukan berasal dari pihaknya.
MUskin menganggap, apa yang telah dikerjakan pihak pT BUMKA di wilayah Gunung Jampang itu bukan bagian dari proyek Belanja Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Desa Blankspot Tahun Anggaran 2020. Menurutnya, saat itu pihak PT BUMKA hanya melakukan semacam demo peralatan di daerah yang memang masih blankspot tersebut dan hal itu ia persilahkan.

Di sisi lain Muksin mengakui jika pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh PT BUMKA di wilayah Gunung Jampang memang ada dan itu
merupakan inisiatif pihak PT BUMKA, bukan atas perintah pihaknya. Dengan alasan itulah ia merasa tak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran ke pihak PT BUMKA karena dinilai tak ada dasarnya.

“Dulu ketika kita ada program di sana (Gunung Jampang), proyeknya dimenangkan oleh provider yang ada di E-Catalog. Dia itu sebenarnya mengajak kerjasama dengan PT BUMKA dan mungkin uang yang Rp40 juta itu dari provider,”.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60