Pemkab Garut Langgar Sendiri Aturan Prokes, Siapa Bertanggung Jawab??

  • Whatsapp
banner 468x60

Garut, Pojokberita.co.id,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mulai membagikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 mendatang, melalui Bank Intan Garut, di bilangan Jalan Ahmad Yani yang juga merupakan lokasi penyekatan, Jumat (23/07).

Menururut pengamatan di lapangan ratusan masyarakat berdesakan di depan Bank Intan Jaya untuk mencairkan uang bantuan sebesar Rp. 250 ribu/KK, kerumunan terjadi sepanjang pembagian bantuan tersebut, hal ini jelas melanggar Petaturan Protokol Kesehatan yang selama ini diperketat oleh Pemerintah.

Muat Lebih

banner 300250

Menurut Salah seorang pemerhati sosial kemasyarakatan Boy Sofyan yang dikonfirmasi melalui sambungan selulernya mengatakan, meski masyarakat memakai masker, tetapi kerumunan itulah yg sangat terlihat jelas melanggar Prokes, tidak profesional pengelola Bansos ini dalam hal pengaturan situasi dan kondisi saat pandemi Covid dan PPKM ini telah mencederai Protokol Kesehatan, Sabtu (24/07).

Bank Intan Jaya Garut menurut Boy kewalahan diserbu masyarakat, hal ini terlihat jelas management Prokes tidak dilaksanakan serta diabaikan. “Buah simalakama bagi Pemerintah Kabupaten Garut, penyaluran bantuan yang bertujuan baik tidak di barengi aturan PPKM, ini jelas pelanggaran yang patut ditindak lanjuti. Kita tunggu saja apakah akan di tindak lanjuti atau di biarkan saja?” tanya Boy di ujung telepon.

Dilain pihak, salah satu ketua LSM KOMRAT, Surya Panunggal mengatakan melalui sambungan telepon Pemerintah agresif terhadap aksi-aksi yang akan dilaksanakan dengan alasan menimbulkan kerumunan dan melanggar terhadap prokes diancam dengan hukuman sesuai KUHP, tetapi ketika Program Pemerintah dengan seenaknya melanggar Prokes, “Tidak usah menyalahkan rakyat penerima bantuan yang berkumpul, tetapi teryata harus disadari Pemerintah sendiri sebagai pelanggar Prokes yang menciptakan kerumunan.” ujar Surya

Memang sebelum beredar kabar akan dilaksanakan Aksi Gerakan Moral dari berbagai Organisasi Masayarkat, LSM dan Profesi tentang kondisi PPKM, tetapi semua aksi tidak terjadi karena di anggap melanggar Protokol Kesehatan dengan ancaman pidana sesuai UU dan KUHP. (Joe).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60