KRAK Desak Kejari Jemput Paksa Ketua DPRD Mangkir

Garut, Pojokberita.co.id,- Marwah institusi Aparat Penegak Hukum (APH) di mata masyarakat dikhawatirkan anjlok, dengan molornya agenda pemanggilan mantan Ketua DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 oleh Kejaksaan Negeri.

Dalam persepsi terhadap penegakan hukum tentunya pemeriksaan dan penetapan tersangka pada kasus BOP dan Reses DPRD Garut 2014-2019 patut lah didorong semua pihak.

Read More

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Kabupaten Garut, Andreas yang mendukung penuh pemerikasaan dan penetapan tersangka kepada AG, Mantan Ketua DPRD Periode 2014-2019.

“Proses penanganan yang telah berjalan selama empat tahun lebih, sekarang sudah memasuki tahap penyidikan, namun kelihatannya landai-landai saja,” ungkap Andreas yang dihubungi melalui selulernya, Rabu (05/10).

Menurut Andreas permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf skeptisme semua kalangan, termasuk masyarakat petani, buruh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.

“Kami sudah muak. dengan para prilaku politisi-politisi itu, Ayo bu Kejari mana gebrakannya dong,” cetusnya.

KRAK berharap ada tindakan sensasional yang dipersembahkan oleh Kejari untuk masyarakat Garut terkait supremasi hukum dugaan tindak pidana korupsi

“Ini dimaksudkan agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik bagi para politisi yang bercokol disarang empuknya,” kata Andreas.

KRAK juga berencana akan melakukan audensi dengan Kejati Jabar terkait pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penegakan supremasi hukum terhadap kasus tersebut dan dugaan-dugaan kasus-kasus yang lainya.

“Secara kontruksi berpikir kami berlandaskan tentang posisi Peran Serta Masyarakat, misalkan satu contoh yang tertuang Dalam Undang-Undang Pasal 1 UU nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” pungkas Andreas. (***).

Related posts