KPK Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Bimtek Perangkat Desa di Garut.

Garut, Pojokberita.co.id,- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) kembali menyampaikan surat balasan kepada Pelapor dugaan Korupsi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan di Hotel Horison Bandung pada 23-27 Mei 2022 lalu.

Dalam surat balasan KPK RI nomor : R/5036/PM.00.00/30-35/10/2022 tersebut mengulangi isi sebelumnya. Akan tetapi sudah dijawab pelapor setelah melakukan analisa.

Read More

Menurut Pelapor, Asep Muhidin, S.H., atau yang akrab disapa Asep Apdar yang dihubungi melalui selulernya mengatakan, isinya hampir sama dengan surat sebelumnya, Sabtu (26/11).

“Saya tegaskan kembali kalau yang ditanyakan itu harus jelas bentuknya apa dan bagaimana, karena sudah diuraikan dalam lampiran laporan pengaduan,” ungkap Apdar.

Bahkan Apdar menantang KPK RI bila diperlukan membuka percakapannya dengan petugas KPK yang menghubunginya berbicara langsung melalui sambungan seluler.

Apdar mengingatkan Pasal 11 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (UU KPK).

“Kalau memang laporan tersebut bukan kewenangan KPK dalam melakukan penanganannya, Komisi Anti Rasuah ini memiliki kewajiban hukum atas perintah Undang-Undang,” tegas Apdar.

Pengacara muda ini mengatakan, Kasus seperti ini dapat diserahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan, bukan pelapor yang harus melaporkan kembali.

“Apabila KPK tidak mampu menggali data dan bukti selain dari yang disampaikan Pelapor, menurut saya aneh, seperti Deputi bidang direktorat pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat, data cukup strategis sebagai penentu status laporan masyarakat,” cetusnya.

Menurut Apdar, sebaiknya KPK membaca kembali penjelasan tertulis yang ada dalam websitenya, pada laman pengaduan masyarakat, disana jelas disebutkan bentuk-bentuk korupsi.

TPK yang dapat ditangani KPK, format laporan/pengaduan yang baik, dan yang paling utama adalah bagian yang menjelaskan bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan.(***).

Related posts