Kinerja Buruk ? Pandemi Covid-19 Jadi Alasan, Pengerjaan Proyek Jalan Nasional & Provinsi di Jabar, Disorot..!

  • Whatsapp
banner 468x60

Laporan Wartawan Pojokberita.co.id : Tomy/Ron***

 

BANDUNG, Pojokberita.co.id – Tak dapat dipungkiri, masa pandemi Covid-19 memang membuat sejumlah kegiatan pembangunan atau proyek pemerintah mengalami stagnan pada posisi tertentu. Tidak hanya itu, disejumlah OPD provinsi dan kabupaten/kota hampir dipastikan berbagai kegiatan atau realisasi anggaran mengalami refocusing, kendati tidak seluruhnya.

Seperti halnya pada pelaksanaan/ kegiatan peningkatan jalan dan jembatan (infrastruktur), yang diketahui menyisakan banyak pekerjaan lanjutan dari tahun anggaran (TA) 2020 berlanjut ke TA 2021. Lagi-lagi alasan masa pandemi Covid-19. Namun demikian perlu pula dicermati alasan yang mengemuka tersebut.

Untuk itu beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jawa Barat (Jabar), menyoroti kegiatan (pelaksanaan proyek) dari Kementerian PUPR, dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) provinsi hingga di tingkat UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang ada di wilayah Jabar.

Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Burhan Sudjani menilai, jika Kepala Satuan Kerja (Kasatker) yang menangani Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Provinsi Jawa Barat berkinerja buruk.

Menurut dia, bukti buruknya kinerja Kasatker yang ada saat ini cukup beralasan, lantaran hampir secara keseluruhan Satker PJN di (BBPJN) VI Jabar yang terdiri dari 4 Satker tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan.

“Artinya, semua pekerjaan di 2020 lalu, masih menyisakan pekerjaan untuk dilanjutkan di tahun 2021 sekarang ini, kata Burhan, dalam keterangan yang diterima pojokberita.co.id, pada Kamis (14/1/2021).

“Ini masukan saja untuk Direktorat Jendral Bina Marga pada Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) supaya Kasatker yang berkinerja buruk tersebut untuk segera diganti saja,” ucapnya.

Menurutnya, meski ada perpanjangan waktu dampak pandemi Covid-19, namun tidak serta-merta dijadikan alasan. Karena hasil pekerjaan harus di deskripsikan dan harus ada bukti dalam bekerja. “Jika progres dibawah rata-rata 60 persen, itu bukanlah merupakan prestasi, melainkan buruk dan ini menjadikan berleha-lehanya Satker dalam bekerja/menangani jalan nasional,” tandas Burhan.

Karena hasil pantauan dilapangan, selain banyaknya paket pekerjaan yang molor, juga diduga kuat ada indikasi kolusi antara pihak Kasatker dan kontraktor guna me-mark-up capaian hasil pekerjaan (progres), pungkas Burhan.

Sementara di tempat terpisah, Sekretaris LSM Barisan Semut Merah Indonesia (BASMI) Jabar, Moch E Yoshefin, menurut dia, sudah menjadi “lagu lama” bagi sebagian pajabat (pelaksana kegiatan) khususnya di Dinas BMPR beralasan klise. “Memang betul jika terjadi suatu bencana, maka kegiatan (proyek) dilokasi bencana itu bisa di tunda bahkan dihentikan. Tapi harus di ketahui dulu jenis dan sifat bencana-nya,” tukas Bung Yos.

Diakuinya, wabah Covid-19 adalah bencana Nasional dan Internasional, namun demikian tidak serta merta mengabaikan tugas dan kewajiban bagi semua sektor kegiatan yang notabene sudah diproyeksikan oleh pemerintah. Karena selama masa pandemi Covid-19, jelas ada aturan protokol kesehatan (Prokes) dalam melaksanakan pekerjaan, tegasnya.

Dia mencontohkan salah satu pengerjaan rehabilitasi yang sengaja diulur waktu. Berdasarkan hasil investigasinya beberapa waktu lalu pada pekerjaan rehab ringan pengerjaan benteng/tembok sepadan jembatan (Platdakers) di ruas jalan nasional Padalarang – Purwakarta – Cikampek. Diperoleh keterangan bahwa pengerjaannya sudah hampir dua bulan, dan hingga kini belum juga selesai, ungkap Bung Yos.

“Ternyata di dapati informasi dari warga dilokasi, bahwa waktu pengerjaannya sengaja di atur (molor-red). Pekerjanya hanya disuruh bekerja seminggu dua kali, itupun kerjanya santai,” kata warga seperti di sampaikan Bung Yos, kapada pojokberita.co.id, Kamis (14/1/2021).

“Itu Artinya pihak pelaksana termasuk PPK nya, sudah kompromi untuk mengulur waktu agar progres pengerjaan belum tercapai maksimal dengan alasan situasi Covid-19,” pungkas Bung Yos.

Terkait sorotan dua LSM tersebut, tim pojokberita.co.id lakukan konfirmasi kepada Kepala BBPJN VI Jabar, Hari Suko Setiono di kantornya jalan AH Nasution No 264, Sindanglaya, Kota Bandung, namun belum berhasil ditemui. Menurut keterangan dari staf kantor, Kepala Balai lagi di Jakarta. (*)

Editor: Rony***

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60