Kemendagri Minta Gubernur Jabar Segera Panggil Bupati Garut

  • Whatsapp
banner 468x60

Garut, Pojokberita.co.id,- Surat pengaduan yang dilayangkan Aliansi Dekrit Rakyat Garut Menggugat (D’RAGAM) Nomor 88/LP/D’RAGAM/XII-2021 tanggal 6 Desember 2021 Perihal Pengaduan Masyarakat terhadap Etika Pejabat Publik, telah mendapat tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kepmendagri RI).

Koordinator D’RAGAM dalam suratnya menyampaikan, Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, S.H, M.H., MP tidak memiliki rasa empati terhadap warga korban banjir bandang dengan berwisata ke luar daerah dan berjoget disaat warga Kabupaten Garut terkena musibah banjir bandang di Kevamatan Sukawening dan Karang Tengah.

Muat Lebih

banner 300250

Hal tersebut dibenarkan oleh aktivis yang sekaligus mantan Ketua KPUD Kabupaten Garut, Ade Sudrajat yang menjelaskan terkait alasan surat terebut dilayangkan, Ade mengatakan, seperti diketahui pada
tanggal 3 Desember 2021 Bupati Garut berada di Lombok dalam acara Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 bersama dengan para pejabat dan staf RSUD Dr. Slamet Garut.

“Hal itu diketahui dari aplikasi Media Sosial Tiktok saat Bupati Garut berjoget bersama dengan karyawan RSUD Dr. Slamet Garut,” ujar Ade saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, Ahad (02/01).

Ade Sudrajat juga menerangkan, berdasarkan Pasal 91 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas: melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya”.

“Terkait dengan hal tersebut, Kemendagri meminta kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan klarifikasi terhadap pengaduan dimaksud dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” terang Ade.

Surat yang bernomor 337/8477/ 0TDA ini, bertanggal 23 Desember 2021, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik meminta perhatian dari Gubernur Jawa Barat atas apa yang terjadi di Kabupaten Garut. (***).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60