Kasus BOP Dan POKIR DPRD Garut Mangkrak, FKMAD Lapor Ke Jaksa Agung Muda

  • Whatsapp
banner 468x60

Garut, Pojokberita.co.id, Forum Komunikasi Masyarakat Antar Desa (FKMAD) melayangkan surat permohonan Audensi Kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Surat bernomor 06/FKMAD/VI/, berisikan tentang penanganan kasus BOP, POKIR, dan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut periode Tahun 2014-2019 yang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Garut.

Muat Lebih

banner 300250

Menurut Koordinator FKMAD, Ade Sudrajat, pihak nya sebagai Forum silaturahmi yang konsisten membantu pemerintah dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan pemerintah yang bersih bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

“Sehingga tercipta keadilan sosial sesuai dengan Pancasila dan UUD tahun 1945, serta dalam rangka keikutsertaan (partisipasi) masyarakat,” ujar Ade yang diwawancara di Markasnya, Kp Sawah Lega, RT 01, RW 01 Desa Ngamplangsari, Cilawu, Garut, Senin (04/07)

Koordinator FKMAD juga mengingatkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Bermula dari beberapa informasi media cetak dan elektronik tentang penanganan kasus BOP, POKIR, dan Reses DPRD Kabupaten Garut periode Tahun 2014-2019 yang sampai hari ini belum terlihat hasilnya,” imbuhnya.

Menurut Ade, upaya yang telah dilakukannya untuk mendapatkan kepastian hukum dugaan tindak pidana korupsi tersebut diantaranya membuat surat permohonan kepada Kejari Garut tentang informasi perkembangan hasil penyelidikan.

“Tetapi sejauh ini tidak ada tanggapan dari Kejari Garut, kemudian kami meminta audensi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tetapi kami malah diundang oleh Kasi Intel dan Kasi Pidsus Kejari Garut dan hanya diberikan pernyataan lisan,” pungkasnya (***).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60