DPRD Garut Minta agar Pemberian Anggaran Rp 10 M ke Bank Emok Dibatalkan

  • Whatsapp
Dadang Sudrajat.(*)
banner 468x60

Laporan wartawan Pojokberita.co.id: Taufik R

GARUT, Pojokberita.co.id – Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut, seharusnya melakukan langkah-langkah kegiatan penanganan pencegahan Covid 19 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ. Dengan demikian langkah-langkah yang disusun tepat sasaran, terukur dan transparan.

Muat Lebih

banner 300250

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Garut dari F-Demokrat, Dadang Sudrajat, Kamis (9/4/2020) menanggapi pro kontra rencana Bupati Garut membayarkan utang warga Garut ke Bank Emok terkait pandemi Covid-19.

Dadang menegaskan, semua langkah penanganan pencegahan Covid 19 harus dilakukan melalui analisa yang matang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri 440/2622/SJ point’ 4 huruf a.

“Yang menjadi pro kontra di sebagian masyarakat saat ini kebijakan bupati yang akan memberikan anggaran ke bank emok sebesar 10 M dari anggaran pencegahan Covid -19. Anggaran itu sebagai pelunasan utang nasabahnya,” kata Dadang.

Ia mengingatkan, sebaiknya rencana tersebut tidak dilakukan sebelum bupati sebagai Ketua Gugus Tugas melakukan 7 langkah perumusan kebijakan penanganan Covid 19 sebagaimana diatur dalam SE Mendagri.

“Coba bupati tunjukan hasil analisis tim bahwa memberikan anggaran 10 M ke bank emok itu adalah masuk dalam indikator bisa mencegah virus Corona di Garut?” ungkap Dadang.

Menurutnya, jika bupati benar-benar mau membantu masyarakat yang tercekik bunga bank, maka yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, bukan memberikan anggaran ke Bank Emok.

“Kaji terlebih dahulu secara hukum bagimana operasional bank emok, menyalahi hukum atau tidak, bukan memberikan anggaran ke bank emok di saat rakyat kesusahan secara ekonomi karena adanya pembatasan sosial dalam upaya penanganan virus Corona,” katanya.

Dadang menyatakan, Bupati Garut sempat mengirim surat ke Pimpinan DPRD dengan nomor surat 903/989/BPKAD perihal pembahasan atas PERBUP no 140 Tahun 2019.

“Dan saat itu kita sama-sama melakukan rapat, dan saya saat itu bicara akan lebih baik Pak Bupati menyusun dulu program penanganan Covid 19 lalu dibawa ke rapat dengan DPRD membahas pergeseran APBD. Tapi disayangkan, bupati tidak melakukan sesuai yang diminta,” katanya.

Menurut Dadang, Pimpinan DPRD harus segera memanggil Bupati Garut untuk membahas penangan Covid 19 agar APBD digunakan tepat sasaran.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60