Deteournement De Pouvoir (Penyalahgunaan Wewenang) Pada Perjalanan Luar Negeri Bupati Garut.

  • Whatsapp
banner 468x60

Oleh : Indra Kurniawan SH – Pakar Hukum tata Negara

Garut, Pojokberita.co.id,- Perjalanan Ke luar Negeri Bupati Garut dan Team pada pertengahan September 2022 menyisakan pertanyaan besar bagi publik, hal ini tidak terlepas dari negara yang dituju, bentuk perjalanan dan tujuan perjalanan yang menurut dimensi hukum adminstrasi negara tidak mencerminkan urgensi tertentu.

Muat Lebih

banner 300250

Perlu dipahami bahwa perjalanan Pejabat Publik ke Luar Negeri terlebih dalam masa Pendemik covid – 19 betul-betul harus mencerminkan kepentingan yang mendesak dan memiliki prioritas tinggi untuk dihadiri dan itupun masih harus diperketat dengan meminimalisir jumlah pejabat yang turut serta.

Dalam perjalanannya yang memang sempat tersebar luas di media sosial bahwa salah satu tujuan keberangkatan ini adalah market local product dan beberapa penjajakan kerjasama sama sekali tidak menunjukan bahwa kepentingan pemasaran dan substansi kerjasama mengharuskna kehadiran pejabat Garut besarta rombongan dalam jumlah banyak yang tentunya jika menggunkan anggaran negara sangat minim nilai (lack of added value) dan kecenderungan Pemborosan.

Dalam kaitan Penyalahgunaan wewenang tindakan-tindakan ini dapat dikualifikasikan detournement de pouvoir yaitu sebuah “Perbuatan Pejabat Publik yang telah menggunakan kekuasaan untuk maksud yang lain dari kekuasaan Pemerintah yang ditentukan menurut hukum administrasi untuk suatu tujuan tertentu”.

Lalu bagaimana kita melihat perjalanan Bupati Garut dan Rombongan ini sebagai Penyalahgunaan wewenang ? jawabannya adalah sifat perjalanan, goal set perjalanan, dan objektif perjalanan harus sesuai mekanisme adminisratif yang mengatur bahwa :

– Perjalanan dinas luar negeri untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi, peninjauan, studi perbandingan, dan inspeksi harus dibatasi dengan ketat sepanjang menggunakan dana APBN/APBD.

– Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan, serta dilakukan sepanjang tugas yang bersangkutan di dalam negeri tidak ada yang mendesak, dan dengan memperhatikan efisiensi APBN/APBD.

2 (dua) point penting diatas adalah keadaan yang harus linear antara terpenuhi unsur prioritas tinggi dan urgensi terhadap Perjalanan Luar Negeri Bupati Garut kemarin ? tentu jika tidak maka perjalanan luar negeri dengan substansi yang lemah dan output makro yang lemah pula adalah keadaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Garut dalam hal Penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan baik aturan adminstratif ataupun regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi.

Maka jika perjalanan kemarin menggunakan anggaran negara berdasarkan lemahnya justifikasi dan kepentingan umum yang diwakilinya maka pendekatan sanksi dapat dikenakan melalui dua pendekatan hukum berbeda yaitu :

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang pada sebuah jabatan Publik, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.”

Lalu pada pendekatan dan Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan pejabat Publik dalam hukum administrasi dapat diartikan sebagai berikut:

– Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

– Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

– Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Maka perjalanan ke Luar Negeri kemarin yang dilakukan oleh Bupati Garut menurut penulis dari kacamata Hukum Adminstrasi Negara adalah terjadinya Penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran negara untuk kepentingan yang tidak besar (umum) sehingga perjalanan kemarin hanya mengandung kepentingan hedonistik, minim substansi, less output dan sepanjang itu menggunakan Uang Negara maka tentu Gubernur/Mendagri/Setneg wajib memeriksa dan tentu nya Kritikan dari Presiden RI keamarin tentang Sentilan terhadap pejabat daerah yang berpergian ke luar negeri jadi pintu masuk untuk lebih cepat memeriksa.

Sisi minim empati adalah ruang yang penulis tidak sebutkan karena beberapa pihak telah menuliskan itu bagi kritik terhadap objek yang sama. Disini saya melihat dengan sudut Penyalahgunaan wewenang sebagaimana aturan-aturan yang berlaku bagi pejabat Negara. (***)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60