Ada Apa Dengan Kejari Garut ?? Proses Penanganan Kasus BOP, POKIR dan Reses DPRD Tak Berujung

Garut, Pojokberita.co.id,- Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) menindaklanjuti audensi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut yang dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2022 lalu.

Substansi bahasan pada audensi sebelumnya tentang dukungan LSM GMBI kepada Kejari Garut untuk segera menuntaskan proses penanganan dugaan kasus korupsi BOP, POKIR dan Reses di lingkup DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019.

Read More

Menurut Ketua GMBI Distrik Garut, Ganda Permana yang dikonfirmasi di Sekretariatnya, Jalan Patriot, Garut, Jawa Barat, mengatakan, pada surat nya yang ke dua pihaknya menyampaikan beberapa keinginan, Jumat (25/11).

“Perlu kami sampaikan beberapa hal diantaranya, audensi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai anak bangsa untuk terus berkomitmen mendukung Kejaksaan dalam penegakan hukum,” ungkap Ganda.

Disamping hal tersebut, menurut Ganda mengingat penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut sudah dimulai sejak tahun
2019 sudah ditangani oleh tiga pimpinan Kejari Garut sehingga pihaknya menduga banyak sekali hambatan.

“Kita harus tahu hambatan yang mengakibatkan penanganan kasus tersebut tidak kunjung dituntaskan, sehingga dipandang perlu adanya dukungan dari elemen masyarakat kepada pihak Kejaksaan Negeri Garut,” tambahnya.

Ketua GMBI Distrik Garut juga menyebutkan dalam audensi tersebuti pihaknya telah menyampaikan dukungan secara
langsung, agar pihak Kejari untuk segera memberikan kepastian hukum.

“Berkaitan dengan kasus tersebut dengan waktu 1 (satu) bulan sejak kami beraudensi, dengan dua opsi yang kami sampaikan karena statusnya sudah pada proses penyidikan,” cetusnya.

Ganda juga menyampaikan opsi agar segera tetapkan tersangka, atau jika tidak terbukti adanya pelanggaran atau tindak pidana maka segera terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga tidak terus menjadi polemik di masyarakat kabupaten Garut.

“Kami berharap dalam situasi saat ini, dimana kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum semakin hari semakin menurun, Kejari garut dapat meningkatkan atau memulihkan kembali kepercayaan masyarakat Garut,” ujarnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan
segera menuntaskan kasus-kasus hukum yang saat ini ditangani oleh Kejari Garut, salah satunya penanganan dugaan kasus korupsi berjemaah BOP, POKIR dan Reses di lingkup DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019.

Berkenaan dengan hal tersebut GMBI bermaksud mempertanyakan kembali progress penanganan kasus tersebut, sejak pihaknya beraudensi sampai saat ini.

“Jika ada, hambatan apa yang kemudian menjadikan proses penanganan kasus tersebut sampai bertahun-tahun ?,” tandasnya penuh tanya. (***).

Related posts